Rabu, 21 Januari 2015

Jurus Kementerian Perhubungan Menekan Harga Tiket Pesawat

By  
on 
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun dan mengembangkan bandara serta menyediakan puluhan pesawat perintis sebagai salah satu skenario pembangunan infrastruktur di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Termasuk memperpanjang jarak runway atau landasan pacu guna menekan harga tiket.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan, pihaknya akan membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 9 lokasi, seperti di Biak.
"Kami juga mau usul memperpanjang runway bandara. Karena panjang runway yang ada sekarang 700 meter, 900 meter, 1.300 meter dan 1.800 meter," terang dia saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN-P 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).  
Dari catatan Jonan, ada sebanyak 237 bandara di Indonesia. Namun yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II berjumlah 26 bandara, sisanya 211 bandara terdiri dari 42 bandara di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah, sedangkan Kemenhub mengelola 169 bandara.
"Kalau lokasi memungkinkan pengadaan tanah, bukan pembebasan lahan, runway diperpanjang sampai 2.300 meter, maka dari sebelumnya cuma diterbangi pesawat ATR 72, bisa menampung pesawat berbadan besar Airbus atau Boeing. Juga memperpanjang runway di bawah 1.300 meter menjadi 1.800 meter agar biaya operasional murah," jelas dia.
Cara ini, menurut Jonan, akan menekan harga tiket penerbangan jauh lebih murah. Sebab selama ini, tiket pesawat karavan seperti Susi Air dibanderol sekira Rp 3 juta per orang untuk jarak tempuh 30 menit penerbangan.
"Kalau runway diperpanjang, daya angkut lebih besar, lebih murah. Jadi nggak mahal, seperti pesawat karavan Susi Air di mana harga tiketnya Rp 3 juta untuk setengah jam perjalanan. Dan biasanya itu dirasakan masyarakat Timur Indonesia," tutur Jonan.
Jonan mengeluhkan respons masyarakat yang justru meributkan soal kenaikan tarif batas bawah tiket pesawat Low Cost Carrier/LCC atau penerbangan murah menjadi 40 persen. Sementara warga di Timur Indonesia harus menanggung biaya mahal untuk bisa terbang.
"Tiket LCC naik Rp 50 ribu saja sudah ribut, coba warga di Timur sana terbang bayar tiket Rp 2 juta sampai Rp 3 juta nggak masalah. Makanya kami mau panjangkan runway, daripada bangun terus bandara tapi runway pendek," tegas Eks Direktur Utama PT KAI itu. (Fik/Ahm)

source : http://bisnis.liputan6.com/read/2164193/jurus-kementerian-perhubungan-menekan-harga-tiket-pesawat
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

DPR Usul Subsidi Solar Lebih dari Rp 1.000 Per Liter

By  
on 
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) Premium dan menerapkan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk Solar. Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan agar pemerintah dapat mensubsidi Solar lebih besar. 
 
Hal ini disampaikan Anggota Banggar DPR, Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBN-P 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015). Permintaan ini ditujukan untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. 
 
"Seharusnya subsidi silang, kan Premium sudah nggak disubsidi. Jadi subsidi Solar dibesarin dari yang sekarang," ujar dia. 
 
Politisi dari Fraksi Gerindra di Komisi V ini menilai, menambah subsidi Solar akan membuat transportasi publik lebih hidup sehingga mendorong perbaikan di sisi lain. 
 
"Kalau transportasi publik lebih baik, harga barang jadi lebih murah, industri berkembang, dan Upah Minimum Regional (UMR) jadi kecil. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Sebab Solar atau transportasi publik jadi tanggung jawab kita semua," ujar Bambang. (Fik/Nrm)

source : http://bisnis.liputan6.com/read/2164359/dpr-usul-subsidi-solar-lebih-dari-rp-1000-per-liter
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jokowi Yakin Ekonomi RI Tumbuh 7% dalam 5 Tahun

By  
on 
Liputan6.com,Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menargetkan Indonesia mampu mengecap pertumbuhan ekonomi mencapai level 7 persen dalam kurun waktu lima tahun. Target tersebut akan didorong potensi negara ini terutama di sektor maritim, perikanan, energi, dan pariwisata.  
"Yang ingin dikejar rata-rata pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam lima tahun mendatang demi kesejahteraan masyarakat," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015). 
 
Bidikan target tersebut, kata dia bukan tanpa alasan dan tujuan. Dirinya memandang, Indonesia mempunyai potensi besar dari bidang kemaritiman, energi, sektor pertanian dan pariwisata. Guna mencapainya dikompliti dengan pembangunan infrastruktur.
 
"Konsennya proyek besar atau satu paket yang terintegrasi. Termasuk tujuan pembangunan sosialnya di samping sasaran pembangunan manusia. Ini menjadi salah satu indikator kualitas pembangunan," terangnya. 
 
Pemerintah, sambung dia, berharap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dari potensi sektor energi, maritim, pertanian dan pariwisata tanpa melupakan pemerataan pembangunan di daerah terpencil dan pulau terluar. 
 
"Komitmen kita di wilayah perbatasan sangat jelas. Membangun bandara perintis, dermaga, dan sebagainya karena sumber daya kita ada jadi bisa capai 7 persen pertumbuhan ekonomi. Arahnya mewujudkan pembangunan yang berkualitas, berbasis luas, adil dan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan sepanjang-panjangnya," tegas Andrinof. (Fik/Nrm)

source : http://bisnis.liputan6.com/read/2164389/jokowi-yakin-ekonomi-ri-tumbuh-7-dalam-5-tahun
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jokowi Kumpulkan Bupati Seluruh Indonesia di Istana Bogor

By  
on 
Liputan6.com, Bogor - ‎Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat koordinasi dengan Bupati dan Walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor pagi ini. Rapat yang akan digelar selama 2 hari itu merupakan tindak lanjut kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada 18 Desember 2014.

"Rapat ini merupakan pelaksanaan tahap 1 dan tahap 2. Dengan diikuti oleh bupati berdasarkan pengelompokan wilayah dan ketersediaan alokasi tempat pertemuan," ujar Tjahjo Kumolo di Istana Bogor, Kamis (22/1/2014). 

‎Tjahjo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan di 6 bidang. Rapat koordinasi ini melibatkan peran dan kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
"6 tersebut yaitu kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi. Dan keenam, kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral," ucap Tjahjo.

Berdasarkan jadwal agenda rapat yang diterima, rakor Presiden Jokowi dengan para bupati akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, akan diikuti 101 bupati. Di antaranya, dari Provinsi Aceh sebanyak 18 bupati, Sumatera Utara 25 bupati, Sumatera Barat 12 bupati, Jambi 9 bupati, Riau 10 bupati, Kepulauan Riau 5 bupati, Bengkulu 9 bupati, dan Sumatera Selatan 13 bupati.

Sedangkan untuk tahap kedua yang berlangsung pada Jumat 23 Januari besok di tempat yang sama akan diikuti 103 bupati. Di antaranya, Bangka Belitung 6 bupati, Lampung 13 bupati, Bali 8 bupati, Nusa Tenggara Barat 8 bupati, Nusa Tenggara Timur 21 bupati, Kalimantan Barat 12 bupati, Kalimantan Tengah 13 bupati, Kalimantan Selatan 11 bupati, Kalimantan Timur 7 bupati, dan Kalimantan Utara 4 bupati.

Rapat digelar pukul 10.00 WIB. Pantauan Liputan6.com, hingga saat ini para bupati berkumpul di ruang Garuda Istana Bogor menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo. Selain dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Rakor juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PU dan Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto. ‎

Selain Rakor bersama dengan Bupati se Indonesia,  Presiden Jokowi juga akan menggelar Rakor bersama Walikota Seluruh Indonesia. Tetapi untuk pelaksanaan rakor tersebut, hingga saat ini belum dijadwalkan. (Mvi/Mut)

source : http://news.liputan6.com/read/2164628/jokowi-kumpulkan-bupati-seluruh-indonesia-di-istana-bogor
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 14 Januari 2015

Komisi III DPR Kunjungi Kediaman Calon Kapolri Budi Gunawan Jumat

 
on 
Liputan6.com, Jakarta Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan akan segera menjalankan uji kelayakan di Komisi III DPR. Sebelum  uji kelayakan digelar, Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan ke kediaman calon tunggal Kapolri tersebut.

"Tadi dalam rapat pleno Komisi III diputuskan beberapa agenda, salah satunya soal Kapolri," ujar Ketua Komisi III  Aziz Syamsudin di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (12/1/2015).

"Tadi ada usulan dari anggota dan disepakati pleno akan dilakukan (uji kelayakan) tanggal 19 Januari tapi ini kita masih menunggu rapat Bamus besok pagi. Lalu rencananya kita akan melakukan kunjungan ke kediaman Budi Gunawan pada hari Jumat ini," sambung dia.

Politisi Golkar itu juga menjelaskan dalam uji kelayakan calon Kapolri, setiap fraksi juga diminta untuk menyiapkan bahan pertanyaan bagi Budi Gunawan.

"Kita juga minta masing-masing fraksi untuk masuk dalam tim kecil untuk mekanisme dan menyiapkan pertanyaan meskipun pimpinan dan sekretariat sudah menyiapkan tapi kami libatkan untuk ikut melakukan rembuk bersama," jelasnya.

Sebelum dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Budi Gunawan adalah seorang perwira polisi yang pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Ia merupakan lulusan terbaik Akpol 83 yang meraih penghargaan Adhi Makayasa. Saat berpangkat Komisaris Besar Polisi, Budi Gunawan pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Setelah itu, Budi Gunawan sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Polri. Kemudian, ia menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama 2 tahun, lalu dipromosikan menjadi Kapolda Jambi yg merupakan Polda tipe B.

Tak lama, Budi Gunawan dipromosikan naik pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum). Ia sempat mutasi dengan jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lalu dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A.

Tak perlu waktu lama, tanda pangkat bintang 3 pun disematkan di pundaknya ketika meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) saat dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan lainnya. (Ger/Sss)

Source : http://news.liputan6.com/read/2159931/komisi-iii-dpr-kunjungi-kediaman-calon-kapolri-budi-gunawan-jumat
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

HUT PGRI SMAN 106


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 07 Januari 2015

PGRI 12 IPS 3 2014


Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)